MENGANALISA PELAYANAN PUBLIK MILIK PEMERINTAH TERKAIT MANAJEMEN LAYANAN SISTEM INFORMASI

 Konsep Dasar Sistem Infomasi Manajemen

        Sistem informasi manajemen (manajement information system atau sering dikenal dengan singkatannya MIS) merupakan penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen. SIM (sistem informasi manajemen) dapat didefenisikan sebagai kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menyediakan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian.

Contoh aplikasi penerapan manajemen sistem informasi di sektor publik antara lain:

1. E-Government

        

    Untuk menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan dokumen dan informasi elektronik dalam mengembangkan pelayanan publik yang transparan, pengembangan egovernment pada setiap instansi harus berorientasi pada kerangka arsitektur di bawah ini. Kerangka arsitektur itu terdiri dari empat lapis struktur, yakni:

1. Akses: yaitu jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi lain yang dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk mengakses portal pelayanan publik.

2. Portal Pelayanan Publik: yaitu situs-situs internet penyedia layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi dan dukumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait.

3. Organisasi Pengelolaan & Pengolahan Informasi: yaitu organisasi pendukung (backoffice) yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik.

4. Infrastruktur dan aplikasi dasar: yaitu semua prasarana baik berbentuk perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi. baik antar back-office, antar Portal Pelayanan Publik dengan backoffice, maupun antara Portal Pelayanan Publik dengan jaringan internet, secara andal, aman, dan terpercaya. 

    Pada saat ini telah banyak instansi pemerintah pusat dan daerah berinisiatif mengembangkan pelayanan publik melalui jaringan komunikasi dan informasi. Namun kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, mayoritas situs pemerintah dan pemerintah daerah otonom berada pada tingkat pertama (persiapan), dan hanya sebagian kecil yang telah mencapai tingkat dua (pematangan). Sedangkan tingkat tiga (pemantapan) dan tingkat empat (pemanfaatan) belum tercapai.

Sistem Informasi dalam Mendukung Strategi Pembangunan

Penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIM) pada Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

    Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang salah satu aplikasi yang dipakai di pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Aplikasi ini merupakan jenis aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel.

    Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan.

    Di dalam aplikasi ini terdapat elemen-elemen atau komponen—komponen yang berhubungan.Elemen atau komponennya merupakan sistem sebagai kumpulan suatu elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.Terdapat lima blok yang saling berinteraksi satu dengan lainnya yang membentuk satu kesatuan untuk mencapai sasaran yaitu:

1. Komponen Input

    Merupakan bagian dari sistem yang bertugas untuk menerima data masukan yang digunakan sebagai komponen penggerak/ menangkap data/ pemberi tenaga dimana sistem itu dioperasikan atau yang akan dimasukan yang berupa dookumen-dokumen dasar.

2. Komponen proses

    Komponen dalam sistem yang melakukan pengolahan input untuk mendapatkan hasil yang dibutuhkan. Komponen proses yaitu seperti aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang akan memproses data yang telah dimasukan dan menghasilkan keluaran.

3. Komponen output

    Komponen hasil pengoperasian dalam suatu sistem, sistem pengambilan keputusan. Komponen poutput yaitu seperti Buku Kas Umum yang menjelaskan keseluruhan data yang dinput menjadi satu dan digolongkan setiap data tersebut.

       4. Komponen kendala

    Komponen yang berisiko aturan atau batas – batas yang berlaku. Akan membuat tujuan menjadi lebih bermanfaat. Adanya suatu kendala atau batasan yang jelas, akan mampu mengidentifikasiapa yang harus diantisipasikan dalam mencapai tujuan sistem. Dalam aplikasi ini terdapat kendala tidak balance dalam menghasilkan laporan keuangan.

        5. Komponen kontrol

    Komponen pengawas dan pelaksanaan proses pencapaian tujuan. Kontrol ini dapat berupa kontrol pemasukan input, pengeluaran data, pengoperasian, dll. Seperti mencegah terjadi tindakan korupsi.

REFERENSI :

https://kominfo.go.id/content/detail/20672/inilah-top-45-inovasi-layanan-publik-tahun-2019/0/berita

https://blog.ub.ac.id/syalma97/